Blockk
Sekretariat

Pedoman kesekretariatan

Details
Administrator
Hits: 29

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

1. Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • 1
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • 2
    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  • 3
    Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
  • 4
    Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
  • 5
    Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 6
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
  • 7
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Pedoman Pengelolaan Personil / Pegawai

  • 1
    Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • 2
    Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • 3
    Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 4
    Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008.
  • 5
    Peraturan Pemerintah RI No. 101 Th. 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  • 6
    Peraturan Pemerintah RI No. 53 Th. 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • 7
    Peraturan Pemerintah RI No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  • 8
    Undang-Undang RI No. 08 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  • 9
    Peraturan Pemerintah RI No. 40 Th. 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  • 10
    Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 11
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 12
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.
  • 13
    Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan & BKN Nomor SE-19/PB/2014 & Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 21 Tahun 2014.

3. Pedoman Pengelolaan Keuangan

  • 1
    Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • 2
    Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • 3
    Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  • 4
    Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
  • 5
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
  • 6
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
  • 7
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
  • 8
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • 9
    Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  • 10
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

4. Pedoman Pengelolaan Organisasi

  • 1
    Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  • 2
    Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
  • 3
    Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • 4
    Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  • 5
    Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5. Pedoman Pengelolaan Tata Laksana

  • 1
    Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  • 2
    Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP MA RI.
  • 3
    Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  • 4
    Keputusan KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
  • 5
    Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.

6. Pedoman Pengelolaan Perencanaan

  • 1
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
  • 2
    Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran.
  • 3
    Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.