Blockk

Sekretariat

Sekretariat

Details
Administrator
Hits: 29

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

1. Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • 1
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • 2
    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  • 3
    Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
  • 4
    Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
  • 5
    Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 6
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
  • 7
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Pedoman Pengelolaan Personil / Pegawai

  • 1
    Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • 2
    Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • 3
    Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 4
    Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008.
  • 5
    Peraturan Pemerintah RI No. 101 Th. 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  • 6
    Peraturan Pemerintah RI No. 53 Th. 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • 7
    Peraturan Pemerintah RI No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  • 8
    Undang-Undang RI No. 08 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  • 9
    Peraturan Pemerintah RI No. 40 Th. 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  • 10
    Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 11
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 12
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.
  • 13
    Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan & BKN Nomor SE-19/PB/2014 & Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 21 Tahun 2014.

3. Pedoman Pengelolaan Keuangan

  • 1
    Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • 2
    Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • 3
    Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  • 4
    Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
  • 5
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
  • 6
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
  • 7
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
  • 8
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • 9
    Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  • 10
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

4. Pedoman Pengelolaan Organisasi

  • 1
    Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  • 2
    Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
  • 3
    Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • 4
    Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  • 5
    Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5. Pedoman Pengelolaan Tata Laksana

  • 1
    Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  • 2
    Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP MA RI.
  • 3
    Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  • 4
    Keputusan KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
  • 5
    Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.

6. Pedoman Pengelolaan Perencanaan

  • 1
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
  • 2
    Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran.
  • 3
    Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • 1
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • 2
    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  • 3
    Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
  • 4
    Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
  • 5
    Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 6
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
  • 7
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Pedoman Pengelolaan Personil / Pegawai

  • 1
    Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • 2
    Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  • 3
    Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 4
    Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008.
  • 5
    Peraturan Pemerintah RI No. 101 Th. 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  • 6
    Peraturan Pemerintah RI No. 53 Th. 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • 7
    Peraturan Pemerintah RI No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  • 8
    Undang-Undang RI No. 08 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  • 9
    Peraturan Pemerintah RI No. 40 Th. 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  • 10
    Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 11
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  • 12
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.
  • 13
    Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan & BKN Nomor SE-19/PB/2014 & Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 21 Tahun 2014.

3. Pedoman Pengelolaan Keuangan

  • 1
    Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • 2
    Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • 3
    Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  • 4
    Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
  • 5
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
  • 6
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
  • 7
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
  • 8
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • 9
    Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  • 10
    Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

4. Pedoman Pengelolaan Organisasi

  • 1
    Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  • 2
    Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
  • 3
    Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • 4
    Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  • 5
    Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5. Pedoman Pengelolaan Tata Laksana

  • 1
    Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  • 2
    Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP MA RI.
  • 3
    Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  • 4
    Keputusan KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
  • 5
    Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.

6. Pedoman Pengelolaan Perencanaan

  • 1
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
  • 2
    Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran.
  • 3
    Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
-->
Sekretariat

Details
Administrator
Hits: 33

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • 1
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • 2
    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  • 3
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  • 4
    Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 5
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 6
    Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 7
    SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.

Pedoman Lainnya

  • 1
    Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  • 2
    Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  • 3
    Undang-Undang RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.
  • 4
    Undang-Undang RI No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung.
  • 5
    Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • 6
    Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • 1
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • 2
    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  • 3
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  • 4
    Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 5
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 6
    Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • 7
    SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.

Pedoman Lainnya

  • 1
    Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  • 2
    Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  • 3
    Undang-Undang RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.
  • 4
    Undang-Undang RI No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung.
  • 5
    Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • 6
    Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
-->
Sekretariat

Details
Administrator
Hits: 33
PROFIL HAKIM
Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.
Nama Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.
Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Bima
Golongan/Pangkat Pembina Utama Madya (IV/d)
TMT Jabatan Terakhir 13 Februari 2023
Agama Islam
Jenis Kelamin Wanita
Riwayat Pendidikan
  1. SD - MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, Tahun Lulus 1981
  2. SLTP/SEDERAJAT - MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, Tahun Lulus 1984
  3. SLTA/SEDERAJAT - MADRASAH ALIYAH NEGERI, Tahun Lulus 1987
  4. S-1 - INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDIN, Tahun Lulus 1991
  5. S-1 - UNIVERSITAS NAHDHATUL WATHAN MATARAM, Tahun Lulus 2014
  6. S-2 - UNIVERSITAS MATARAM, Tahun Lulus 2016
Riwayat Pekerjaan
  1. Cakim, Pengadilan Agama Selong, Tahun 1994
  2. Staf, Pengadilan Agama Selong, Tahun 1995
  3. Hakim, Pengadilan Agama Dompu, Tahun 1999
  4. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2009
  5. Hakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2013
  6. Hakim, Pengadilan Agama Denpasar, Tahun 2018
  7. Hakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2021
  8. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2023
PROFIL HAKIM
Rajabudin, S.H.I.
Nama Rajabudin, S.H.I.
Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Bima
Golongan/Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)
TMT Jabatan Terakhir 10 Oktober 2024
Agama Islam
Jenis Kelamin Pria
Riwayat Pendidikan
  1. SD - SEKOLAH DASAR NEGERI BEBUAK, Tahun Lulus 1991
  2. SLTP/SEDERAJAT - MADRASAH TSANAWIYAH NW, Tahun Lulus 1994
  3. SLTA/SEDERAJAT - MADRASAH ALIYAH NW, Tahun Lulus 1998
  4. S-1 - IAI Al Aqidah Jakarta, Tahun Lulus 2003
Riwayat Pekerjaan
  1. Cakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2006
  2. Cakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2007
  3. Hakim, Pengadilan Agama Klungkung, Tahun 2009
  4. Hakim, Pengadilan Agama Waingapu, Tahun 2013
  5. Hakim, Pengadilan Agama Negara, Tahun 2018
  6. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Tilamuta, Tahun 2020
  7. Ketua Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Kwandang, Tahun 2021
  8. Hakim, Pengadilan Agama Praya, Tahun 2022
  9. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2024
PROFIL HAKIM
Uswatun Hasanah, S.HI.
Nama Uswatun Hasanah, S.HI.
Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Bima
Golongan/Pangkat Pembina (IV/a)
TMT Jabatan Terakhir 02 Desember 2022
Agama Islam
Jenis Kelamin Wanita
Riwayat Pendidikan
  1. SD - MADRASAH IBTIDAIYAH DODU BIMA, Tahun Lulus 1995
  2. SLTP/SEDERAJAT - MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RABA, Tahun Lulus 1998
  3. SLTA/SEDERAJAT - MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BIMA, Tahun Lulus 2001
  4. S-1 - Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram, Tahun Lulus 2005
Riwayat Pekerjaan
  1. Cakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2007
  2. Cakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2008
  3. Hakim, Pengadilan Agama Parepare, Tahun 2010
  4. Hakim, Pengadilan Agama Dompu, Tahun 2013
  5. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2018
  6. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Negara, Tahun 2021
  7. Ketua Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Taliwang, Tahun 2022
  8. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2022
PROFIL HAKIM
Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.
Nama Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.
Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Bima
Golongan/Pangkat Pembina Utama Madya (IV/d)
TMT Jabatan Terakhir 13 Februari 2023
Agama Islam
Jenis Kelamin Wanita
Riwayat Pendidikan
  1. SD - MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, Tahun Lulus 1981
  2. SLTP/SEDERAJAT - MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, Tahun Lulus 1984
  3. SLTA/SEDERAJAT - MADRASAH ALIYAH NEGERI, Tahun Lulus 1987
  4. S-1 - INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDIN, Tahun Lulus 1991
  5. S-1 - UNIVERSITAS NAHDHATUL WATHAN MATARAM, Tahun Lulus 2014
  6. S-2 - UNIVERSITAS MATARAM, Tahun Lulus 2016
Riwayat Pekerjaan
  1. Cakim, Pengadilan Agama Selong, Tahun 1994
  2. Staf, Pengadilan Agama Selong, Tahun 1995
  3. Hakim, Pengadilan Agama Dompu, Tahun 1999
  4. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2009
  5. Hakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2013
  6. Hakim, Pengadilan Agama Denpasar, Tahun 2018
  7. Hakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2021
  8. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2023
PROFIL HAKIM
Rajabudin, S.H.I.
Nama Rajabudin, S.H.I.
Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Bima
Golongan/Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)
TMT Jabatan Terakhir 10 Oktober 2024
Agama Islam
Jenis Kelamin Pria
Riwayat Pendidikan
  1. SD - SEKOLAH DASAR NEGERI BEBUAK, Tahun Lulus 1991
  2. SLTP/SEDERAJAT - MADRASAH TSANAWIYAH NW, Tahun Lulus 1994
  3. SLTA/SEDERAJAT - MADRASAH ALIYAH NW, Tahun Lulus 1998
  4. S-1 - IAI Al Aqidah Jakarta, Tahun Lulus 2003
Riwayat Pekerjaan
  1. Cakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2006
  2. Cakim, Pengadilan Agama Mataram, Tahun 2007
  3. Hakim, Pengadilan Agama Klungkung, Tahun 2009
  4. Hakim, Pengadilan Agama Waingapu, Tahun 2013
  5. Hakim, Pengadilan Agama Negara, Tahun 2018
  6. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Tilamuta, Tahun 2020
  7. Ketua Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Kwandang, Tahun 2021
  8. Hakim, Pengadilan Agama Praya, Tahun 2022
  9. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2024
PROFIL HAKIM
Uswatun Hasanah, S.HI.
Nama Uswatun Hasanah, S.HI.
Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Bima
Golongan/Pangkat Pembina (IV/a)
TMT Jabatan Terakhir 02 Desember 2022
Agama Islam
Jenis Kelamin Wanita
Riwayat Pendidikan
  1. SD - MADRASAH IBTIDAIYAH DODU BIMA, Tahun Lulus 1995
  2. SLTP/SEDERAJAT - MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RABA, Tahun Lulus 1998
  3. SLTA/SEDERAJAT - MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BIMA, Tahun Lulus 2001
  4. S-1 - Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram, Tahun Lulus 2005
Riwayat Pekerjaan
  1. Cakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2007
  2. Cakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2008
  3. Hakim, Pengadilan Agama Parepare, Tahun 2010
  4. Hakim, Pengadilan Agama Dompu, Tahun 2013
  5. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2018
  6. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Negara, Tahun 2021
  7. Ketua Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Taliwang, Tahun 2022
  8. Hakim, Pengadilan Agama Bima, Tahun 2022
-->
Sekretariat

Details
Administrator
Hits: 33
Buka di Maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGADILAN AGAMA BIMA

KELAS 1 A

JL. GATOT SUBROTO NO.10

KELURAHAN LEWIRATO KECAMATAN MPUNDA

KOTA BIMA

PROV. NUSA TENGGARA BARAT

KODEPOS 84115

TELP. (0374) 6191134 - FAX. (0374) 45156

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tabayun : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : www.pa-bima.go.id

 
 
 
 
 
 
 
 

Subcategories

Profil

Page 1 of 3