Blockk

Prosedur

Prosedur

Details
Administrator
Hits: 23

e-COURT MAHKAMAH AGUNG RI

Layanan Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik

🌐 Akses Situs Resmi e-Court
💻 Apa itu e-Court?

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat untuk memudahkan administrasi perkara secara online, yang mencakup layanan:

  • 📝 Pendaftaran perkara secara online (e-Filing)
  • 💳 Pembayaran biaya perkara secara online (e-Payment)
  • ⚖️ Pengiriman dokumen persidangan online (e-Litigation)
  • 🔔 Pemanggilan secara online (e-Summons)
  • 📄 Penyampaian salinan putusan secara online

🌟 Manfaat Utama

Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan secara modern. Masyarakat pencari keadilan dapat secara signifikan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran maupun selama proses persidangan perkara berlangsung.

📜 Dasar Hukum Pelaksanaan
  • PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
  • KMA No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
  • Kep. Dirjen Badilag No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018.
  • Kep. Sekretaris MA-RI No. 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Secara Elektronik.
📚 Tata Cara & Buku Panduan e-Court

Silakan klik tautan di bawah ini untuk mengunduh atau membaca panduan penggunaan sistem e-Court:

e-COURT MAHKAMAH AGUNG RI

Layanan Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik

🌐 Akses Situs Resmi e-Court
💻 Apa itu e-Court?

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat untuk memudahkan administrasi perkara secara online, yang mencakup layanan:

  • 📝 Pendaftaran perkara secara online (e-Filing)
  • 💳 Pembayaran biaya perkara secara online (e-Payment)
  • ⚖️ Pengiriman dokumen persidangan online (e-Litigation)
  • 🔔 Pemanggilan secara online (e-Summons)
  • 📄 Penyampaian salinan putusan secara online

🌟 Manfaat Utama

Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan secara modern. Masyarakat pencari keadilan dapat secara signifikan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran maupun selama proses persidangan perkara berlangsung.

📜 Dasar Hukum Pelaksanaan
  • PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
  • KMA No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
  • Kep. Dirjen Badilag No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018.
  • Kep. Sekretaris MA-RI No. 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Secara Elektronik.
📚 Tata Cara & Buku Panduan e-Court

Silakan klik tautan di bawah ini untuk mengunduh atau membaca panduan penggunaan sistem e-Court:

-->
Prosedur

Details
Administrator
Hits: 28

Upaya Peninjauan Kembali (PK)

Pengadilan Agama Bima ➔ Mahkamah Agung RI

⚖️ Ketentuan & Syarat Formil PK

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari setelah memenuhi salah satu syarat berikut:

  • Putusan telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
  • Ditemukan Bukti Baru (Novum);
  • Ditemukan Bukti adanya kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Alur & Tatalaksana Pendaftaran PK
1
Pengajuan Permohonan: Pencari keadilan mendatangi Meja I Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dan mengajukan permohonan PK secara tertulis.
2
Penaksiran Biaya (SKUM): Meja I menaksir panjar biaya PK dengan menuangkannya dalam SKUM.
3
Pembayaran Bank: Pencari keadilan menyetor ke Bank Recipient (BRI Cabang Bima) pada rekening Bendahara Penerima perkara uang sejumlah yang tertuang dalam SKUM.
4
Konfirmasi Bukti Setor: Pencari Keadilan membawa tanda bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank recipient tersebut kepada Kasir Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
5
Validasi Lunas: Kasir mencap Tanda LUNAS pada SKUM tersebut.
6
Penyerahan ke Meja III: Pencari Keadilan menyerahkan SKUM kepada Meja III bersama dengan surat permohonan PK dalam rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 3 rangkap.
7
Pemberitahuan kepada Lawan: Panitera Pengadilan Agama Bima melalui Jurusita memberitahukan dan menyampaikan salinan permohonan PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
8
Jawaban Pihak Lawan: Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap risalah PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
9
Pengiriman Berkas ke MA: Panitera Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

Upaya Peninjauan Kembali (PK)

Pengadilan Agama Bima ➔ Mahkamah Agung RI

⚖️ Ketentuan & Syarat Formil PK

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari setelah memenuhi salah satu syarat berikut:

  • Putusan telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
  • Ditemukan Bukti Baru (Novum);
  • Ditemukan Bukti adanya kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Alur & Tatalaksana Pendaftaran PK
1
Pengajuan Permohonan: Pencari keadilan mendatangi Meja I Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dan mengajukan permohonan PK secara tertulis.
2
Penaksiran Biaya (SKUM): Meja I menaksir panjar biaya PK dengan menuangkannya dalam SKUM.
3
Pembayaran Bank: Pencari keadilan menyetor ke Bank Recipient (BRI Cabang Bima) pada rekening Bendahara Penerima perkara uang sejumlah yang tertuang dalam SKUM.
4
Konfirmasi Bukti Setor: Pencari Keadilan membawa tanda bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank recipient tersebut kepada Kasir Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
5
Validasi Lunas: Kasir mencap Tanda LUNAS pada SKUM tersebut.
6
Penyerahan ke Meja III: Pencari Keadilan menyerahkan SKUM kepada Meja III bersama dengan surat permohonan PK dalam rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 3 rangkap.
7
Pemberitahuan kepada Lawan: Panitera Pengadilan Agama Bima melalui Jurusita memberitahukan dan menyampaikan salinan permohonan PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
8
Jawaban Pihak Lawan: Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap risalah PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
9
Pengiriman Berkas ke MA: Panitera Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
-->
Prosedur

Details
Administrator
Hits: 17

Prosedur Pengajuan Kasasi

Pengadilan Agama Bima ➔ Mahkamah Agung RI

⚖️ Ketentuan & Pengajuan Permohonan Kasasi

Jika pihak beperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutusnya pada tingkat pertama dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya.

Alur & Tatalaksana Pendaftaran Kasasi
1
Pengajuan Permohonan: Pencari keadilan mendatangi Meja I Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dan mengajukan permohonan kasasi secara tertulis, atau secara lisan (lalu dituangkan Meja I ke dalam bentuk akta penerimaan Kasasi).
2
Penaksiran Biaya (SKUM): Meja I menaksir panjar biaya kasasi dengan menuangkannya dalam SKUM.
3
Pembayaran Bank: Pencari keadilan menyetor ke Bank pada rekening Bendahara Penerima perkara uang sejumlah yang tertuang dalam SKUM.
4
Konfirmasi Bukti Setor: Pencari Keadilan membawa tanda bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank recipient tersebut kepada Kasir Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
5
Validasi Lunas: Kasir mencap Tanda LUNAS pada SKUM tersebut.
6
Penyerahan ke Meja III: Pencari Keadilan menyerahkan SKUM warna merah kepada Meja III bersama dengan surat permohonan kasasi.
7
Pemberitahuan kepada Termohon: Panitera memberitahukan adanya permohonan kasasi tersebut kepada pihak Termohon kasasi selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
8
Penyusunan Risalah Kasasi: Pencari keadilan wajib membuat “RISALAH KASASI” sebanyak Termohon kasasi ditambah 3 rangkap untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung RI dan menyerahkannya kepada Meja III Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
9
Penyerahan Risalah: Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bima memberitahukan dan menyerahkan RISALAH KASASI kepada pihak Termohon Kasasi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
10
Kontra Risalah Kasasi: Pihak Termohon Kasasi membuat Kontra Risalah Kasasi dan menyerahkannya ke Meja III Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
11
Pengiriman Berkas: Panitera mengirim berkas Kasasi ke Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima Risalah Kasasi.

Prosedur Pengajuan Kasasi

Pengadilan Agama Bima ➔ Mahkamah Agung RI

⚖️ Ketentuan & Pengajuan Permohonan Kasasi

Jika pihak beperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutusnya pada tingkat pertama dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya.

Alur & Tatalaksana Pendaftaran Kasasi
1
Pengajuan Permohonan: Pencari keadilan mendatangi Meja I Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dan mengajukan permohonan kasasi secara tertulis, atau secara lisan (lalu dituangkan Meja I ke dalam bentuk akta penerimaan Kasasi).
2
Penaksiran Biaya (SKUM): Meja I menaksir panjar biaya kasasi dengan menuangkannya dalam SKUM.
3
Pembayaran Bank: Pencari keadilan menyetor ke Bank pada rekening Bendahara Penerima perkara uang sejumlah yang tertuang dalam SKUM.
4
Konfirmasi Bukti Setor: Pencari Keadilan membawa tanda bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank recipient tersebut kepada Kasir Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
5
Validasi Lunas: Kasir mencap Tanda LUNAS pada SKUM tersebut.
6
Penyerahan ke Meja III: Pencari Keadilan menyerahkan SKUM warna merah kepada Meja III bersama dengan surat permohonan kasasi.
7
Pemberitahuan kepada Termohon: Panitera memberitahukan adanya permohonan kasasi tersebut kepada pihak Termohon kasasi selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
8
Penyusunan Risalah Kasasi: Pencari keadilan wajib membuat “RISALAH KASASI” sebanyak Termohon kasasi ditambah 3 rangkap untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung RI dan menyerahkannya kepada Meja III Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
9
Penyerahan Risalah: Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bima memberitahukan dan menyerahkan RISALAH KASASI kepada pihak Termohon Kasasi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
10
Kontra Risalah Kasasi: Pihak Termohon Kasasi membuat Kontra Risalah Kasasi dan menyerahkannya ke Meja III Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.
11
Pengiriman Berkas: Panitera mengirim berkas Kasasi ke Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima Risalah Kasasi.
-->
Prosedur

Details
Administrator
Hits: 39

Prosedur Berperkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Bima ➔ Pengadilan Tinggi Agama Mataram

⚖️ Pengajuan Permohonan Banding

Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan/penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.

⏱️ Tenggat Waktu Pengajuan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947):
• Permohonan diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau 14 hari setelah menerima pemberitahuan isi putusan.
• Khusus Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara tingkat pertama, tenggat waktunya adalah 30 (tiga puluh) hari.
Alur & Tatalaksana Pendaftaran Banding
1
Pengajuan di Meja I: Pencari Keadilan (Pembanding) mendatangi Meja I Pengadilan Agama Bima dan mengemukakan maksud untuk mengajukan Banding secara tertulis atau lisan.
2
Penaksiran Biaya (SKUM): Petugas Meja I menaksir panjar biaya Banding dan menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
3
Pembayaran Panjar Biaya: Pembanding menyetor uang yang tertera dalam SKUM ke rekening Bendahara Penerima Perkara melalui Bank BRI Cabang Bima.
4
Konfirmasi Kasir: Pembanding menyerahkan bukti setor bank kepada Kasir, lalu Kasir membubuhkan cap LUNAS pada SKUM.
5
Penyerahan ke Meja III: Pembanding membawa SKUM berwarna merah ke Meja III.
6
Penerbitan Akta Banding: Petugas Meja III membuat Akta Penerimaan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera.
📝 Memori & Kontra Memori Banding
Pemohon dapat menyerahkan Memori Banding saat pendaftaran atau susulan. Termohon juga berhak mengajukan Kontra Memori Banding (Pasal 11 ayat 3 UU No. 20/1947). *Catatan: Memori banding tidak menjadi syarat keharusan mutlak.
📦 Pengiriman Berkas & Salinan Putusan
Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak perkara diterima. Salinan Putusan Banding nantinya akan dikirimkan kembali ke PA Bima untuk disampaikan resmi kepada para pihak.
✅ Tindak Lanjut Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)
a. Untuk Perkara Cerai Talak:
1. Panitera memberitahukan Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak serta memanggil Pemohon dan Termohon.
2. Menerbitkan dan memberikan Akta Cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
b. Untuk Perkara Cerai Gugat:
Panitera memberikan Akta Cerai sebagai bukti sah perceraian selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada para pihak.

Prosedur Berperkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Bima ➔ Pengadilan Tinggi Agama Mataram

⚖️ Pengajuan Permohonan Banding

Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan/penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima.

⏱️ Tenggat Waktu Pengajuan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947):
• Permohonan diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau 14 hari setelah menerima pemberitahuan isi putusan.
• Khusus Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara tingkat pertama, tenggat waktunya adalah 30 (tiga puluh) hari.
Alur & Tatalaksana Pendaftaran Banding
1
Pengajuan di Meja I: Pencari Keadilan (Pembanding) mendatangi Meja I Pengadilan Agama Bima dan mengemukakan maksud untuk mengajukan Banding secara tertulis atau lisan.
2
Penaksiran Biaya (SKUM): Petugas Meja I menaksir panjar biaya Banding dan menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
3
Pembayaran Panjar Biaya: Pembanding menyetor uang yang tertera dalam SKUM ke rekening Bendahara Penerima Perkara melalui Bank BRI Cabang Bima.
4
Konfirmasi Kasir: Pembanding menyerahkan bukti setor bank kepada Kasir, lalu Kasir membubuhkan cap LUNAS pada SKUM.
5
Penyerahan ke Meja III: Pembanding membawa SKUM berwarna merah ke Meja III.
6
Penerbitan Akta Banding: Petugas Meja III membuat Akta Penerimaan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera.
📝 Memori & Kontra Memori Banding
Pemohon dapat menyerahkan Memori Banding saat pendaftaran atau susulan. Termohon juga berhak mengajukan Kontra Memori Banding (Pasal 11 ayat 3 UU No. 20/1947). *Catatan: Memori banding tidak menjadi syarat keharusan mutlak.
📦 Pengiriman Berkas & Salinan Putusan
Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak perkara diterima. Salinan Putusan Banding nantinya akan dikirimkan kembali ke PA Bima untuk disampaikan resmi kepada para pihak.
✅ Tindak Lanjut Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)
a. Untuk Perkara Cerai Talak:
1. Panitera memberitahukan Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak serta memanggil Pemohon dan Termohon.
2. Menerbitkan dan memberikan Akta Cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
b. Untuk Perkara Cerai Gugat:
Panitera memberikan Akta Cerai sebagai bukti sah perceraian selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada para pihak.
-->

Page 4 of 5