Blockk

Prosedur

Prosedur

Details
Administrator
Hits: 22

MEDIASI

Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah Mufakat

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan penyelesaian. Esensi mediasi adalah konsensus; tidak boleh ada paksaan, dan segala keputusan harus atas persetujuan para pihak yang bersengketa.

💡 Mengapa Mediasi Diwajibkan?

  • Mengatasi Penumpukan Perkara: Mengurangi beban perkara yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim.
  • Cepat & Murah: Menghindari proses litigasi panjang hingga tingkat banding/kasasi yang memakan waktu bertahun-tahun.
  • Akses Keadilan: Memberikan peluang bagi para pihak untuk mencari solusi yang paling memuaskan bagi kedua belah pihak.
  • Fungsi Mendamaikan: Memperkuat fungsi pengadilan bukan sekadar memutus perkara, tetapi juga mendamaikan.

🇯🇵 Inspirasi Sistem Hukum (Jepang)

Sistem hukum Jepang dengan konsep Chotei (mediator dari hakim/profesi lain), Wakai (hakim sebagai mediator), dan Sokketsu Wakai (pengesahan perdamaian luar pengadilan) menjadi inspirasi bagi Mahkamah Agung RI dalam penyusunan PERMA tentang Mediasi.

🔄 Prosedur Mediasi & Ketentuan Mediator

Mekanisme Pelaksanaan

  1. Majelis hakim mengeluarkan penetapan mediasi.
  2. Mediator menerima penetapan dan memanggil para pihak.
  3. Proses mediasi berlangsung maksimal 21 hari kalender.
  4. Hasil (berhasil/gagal) dilaporkan kembali ke majelis hakim pada hari ke-22.

Peran & Hak Mediator

Mediator bersifat netral dan tidak memutus perkara. Tugas utamanya adalah membantu komunikasi, memfasilitasi kaukus (pertemuan terpisah), dan menggali kepentingan para pihak.

Honorarium: Jasa mediator hakim gratis. Jasa mediator non-hakim ditanggung bersama oleh para pihak.

MEDIASI

Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah Mufakat

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan penyelesaian. Esensi mediasi adalah konsensus; tidak boleh ada paksaan, dan segala keputusan harus atas persetujuan para pihak yang bersengketa.

💡 Mengapa Mediasi Diwajibkan?

  • Mengatasi Penumpukan Perkara: Mengurangi beban perkara yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim.
  • Cepat & Murah: Menghindari proses litigasi panjang hingga tingkat banding/kasasi yang memakan waktu bertahun-tahun.
  • Akses Keadilan: Memberikan peluang bagi para pihak untuk mencari solusi yang paling memuaskan bagi kedua belah pihak.
  • Fungsi Mendamaikan: Memperkuat fungsi pengadilan bukan sekadar memutus perkara, tetapi juga mendamaikan.

🇯🇵 Inspirasi Sistem Hukum (Jepang)

Sistem hukum Jepang dengan konsep Chotei (mediator dari hakim/profesi lain), Wakai (hakim sebagai mediator), dan Sokketsu Wakai (pengesahan perdamaian luar pengadilan) menjadi inspirasi bagi Mahkamah Agung RI dalam penyusunan PERMA tentang Mediasi.

🔄 Prosedur Mediasi & Ketentuan Mediator

Mekanisme Pelaksanaan

  1. Majelis hakim mengeluarkan penetapan mediasi.
  2. Mediator menerima penetapan dan memanggil para pihak.
  3. Proses mediasi berlangsung maksimal 21 hari kalender.
  4. Hasil (berhasil/gagal) dilaporkan kembali ke majelis hakim pada hari ke-22.

Peran & Hak Mediator

Mediator bersifat netral dan tidak memutus perkara. Tugas utamanya adalah membantu komunikasi, memfasilitasi kaukus (pertemuan terpisah), dan menggali kepentingan para pihak.

Honorarium: Jasa mediator hakim gratis. Jasa mediator non-hakim ditanggung bersama oleh para pihak.
-->
Prosedur

Details
Administrator
Hits: 35

Tata Tertib Pengadilan

Panduan Perilaku di Gedung & Ruang Sidang Pengadilan Agama Bima

🏛️ A. Ketentuan Umum & Tata Tertib Gedung
  • Sikap Hormat: Semua pihak wajib menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan.
  • Panggilan Hakim: Panggil Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan Penasihat Hukum dengan sebutan "Penasihat Hukum".
  • Etika & Penampilan: Mengenakan pakaian sopan, duduk rapi, dilarang makan/minum, dan dilarang merokok di area gedung.
  • Larangan Benda Berbahaya: Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda berbahaya lainnya. Petugas berwenang melakukan penggeledahan.
  • Perangkat Elektronik: Wajib mematikan HP di ruang sidang. Dilarang merekam (kamera/audio) tanpa izin Majelis Hakim.
  • Anak-anak: Dilarang membawa anak usia di bawah 12 tahun, kecuali atas izin Majelis Hakim.
  • Kebersihan: Membuang sampah pada tempatnya dan dilarang menempel brosur/pengumuman tanpa izin.
👥 B. Ketentuan Bagi Pengunjung Sidang
  • Hadir 15 menit sebelum sidang dimulai dan lapor ke Panitera Pengganti.
  • Menunggu dengan tenang di ruang tunggu hingga dipanggil masuk.
  • Dilarang berbicara dengan pengunjung lain atau memberikan komentar/dukungan selama sidang.
  • Dilarang keluar-masuk ruang sidang tanpa izin Majelis Hakim.
  • Dilarang berteriak atau membuat kegaduhan di luar ruang sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
⚖️ C. Tata Tertib Saat Persidangan Berlangsung
  • Berdiri: Semua hadirin wajib berdiri saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
  • Kepatuhan: Segala perintah Ketua Majelis Hakim untuk menjaga ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  • Tindakan Tegas: Pengunjung yang tidak mentaati tata tertib, setelah diperingatkan, akan dikeluarkan dari ruang sidang. Pelanggaran yang bersifat pidana dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Tata Tertib Pengadilan

Panduan Perilaku di Gedung & Ruang Sidang Pengadilan Agama Bima

🏛️ A. Ketentuan Umum & Tata Tertib Gedung
  • Sikap Hormat: Semua pihak wajib menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan.
  • Panggilan Hakim: Panggil Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan Penasihat Hukum dengan sebutan "Penasihat Hukum".
  • Etika & Penampilan: Mengenakan pakaian sopan, duduk rapi, dilarang makan/minum, dan dilarang merokok di area gedung.
  • Larangan Benda Berbahaya: Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda berbahaya lainnya. Petugas berwenang melakukan penggeledahan.
  • Perangkat Elektronik: Wajib mematikan HP di ruang sidang. Dilarang merekam (kamera/audio) tanpa izin Majelis Hakim.
  • Anak-anak: Dilarang membawa anak usia di bawah 12 tahun, kecuali atas izin Majelis Hakim.
  • Kebersihan: Membuang sampah pada tempatnya dan dilarang menempel brosur/pengumuman tanpa izin.
👥 B. Ketentuan Bagi Pengunjung Sidang
  • Hadir 15 menit sebelum sidang dimulai dan lapor ke Panitera Pengganti.
  • Menunggu dengan tenang di ruang tunggu hingga dipanggil masuk.
  • Dilarang berbicara dengan pengunjung lain atau memberikan komentar/dukungan selama sidang.
  • Dilarang keluar-masuk ruang sidang tanpa izin Majelis Hakim.
  • Dilarang berteriak atau membuat kegaduhan di luar ruang sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
⚖️ C. Tata Tertib Saat Persidangan Berlangsung
  • Berdiri: Semua hadirin wajib berdiri saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
  • Kepatuhan: Segala perintah Ketua Majelis Hakim untuk menjaga ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  • Tindakan Tegas: Pengunjung yang tidak mentaati tata tertib, setelah diperingatkan, akan dikeluarkan dari ruang sidang. Pelanggaran yang bersifat pidana dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.
-->
Prosedur

Details
Administrator
Hits: 35

Tahapan Persidangan & Penyelesaian Perkara

Alur Proses Peradilan Hingga Eksekusi & Penerbitan Akta

📩 Setelah perkara didaftarkan, Pemohon/Penggugat dan pihak Termohon/Tergugat serta Turut Termohon/Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan (Relaas) dari Jurusita untuk menghadiri persidangan.

⚖️ 9 Tahapan Persidangan
1
Upaya Perdamaian (Mediasi)
2
Pembacaan Permohonan / Gugatan
3
Jawaban Termohon / Tergugat
4
Replik Pemohon / Penggugat
5
Duplik Termohon / Tergugat
6
Pembuktian (Oleh Para Pihak)
7
Kesimpulan (Oleh Para Pihak)
8
Musyawarah Majelis Hakim
9
Pembacaan Putusan / Penetapan

⏳ Batas Waktu Upaya Hukum

Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (Verset, Banding, atau Peninjauan Kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

📜 Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

1. Perkara Permohonan Talak

  • Pengadilan Agama menetapkan hari sidang ikrar talak.
  • Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang tersebut.
  • Penting: Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang, suami/kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan hukum yang sama.
  • Setelah pelaksanaan ikrar talak, barulah Akta Cerai dikeluarkan.

2. Perkara Cerai Gugat

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), maka dapat langsung dikeluarkan Akta Cerai.

3. Perkara Lainnya

Para pihak yang berperkara dapat langsung meminta Salinan Putusan.

🔨 Permohonan Eksekusi

Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

Tahapan Persidangan & Penyelesaian Perkara

Alur Proses Peradilan Hingga Eksekusi & Penerbitan Akta

📩 Setelah perkara didaftarkan, Pemohon/Penggugat dan pihak Termohon/Tergugat serta Turut Termohon/Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan (Relaas) dari Jurusita untuk menghadiri persidangan.

⚖️ 9 Tahapan Persidangan
1
Upaya Perdamaian (Mediasi)
2
Pembacaan Permohonan / Gugatan
3
Jawaban Termohon / Tergugat
4
Replik Pemohon / Penggugat
5
Duplik Termohon / Tergugat
6
Pembuktian (Oleh Para Pihak)
7
Kesimpulan (Oleh Para Pihak)
8
Musyawarah Majelis Hakim
9
Pembacaan Putusan / Penetapan

⏳ Batas Waktu Upaya Hukum

Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (Verset, Banding, atau Peninjauan Kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

📜 Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

1. Perkara Permohonan Talak

  • Pengadilan Agama menetapkan hari sidang ikrar talak.
  • Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang tersebut.
  • Penting: Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang, suami/kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan hukum yang sama.
  • Setelah pelaksanaan ikrar talak, barulah Akta Cerai dikeluarkan.

2. Perkara Cerai Gugat

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), maka dapat langsung dikeluarkan Akta Cerai.

3. Perkara Lainnya

Para pihak yang berperkara dapat langsung meminta Salinan Putusan.

🔨 Permohonan Eksekusi

Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

-->
Prosedur

Details
Administrator
Hits: 34

PROSEDUR GUGATAN SEDERHANA

Penyelesaian Perkara Perdata Cepat (Maksimal Rp 500.000.000,-)

Gugatan Sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang jauh lebih sederhana dan cepat dibandingkan gugatan biasa.

Dasar Hukum: PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
✅ Kriteria Gugatan Sederhana
  • 🧑‍⚖️ Masing-masing satu penggugat dan tergugat (orang/badan hukum). Boleh lebih dari satu jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
  • 📍 Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum (yurisdiksi) yang sama.
  • ⚖️ Jenis perkara berupa Ingkar Janji (Wanprestasi) ataupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
  • 💰 Nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000,-.
❌ Perkara yang Dikecualikan

Perkara berikut TIDAK BISA diajukan melalui prosedur gugatan sederhana:

  • 🏛️ Sengketa yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus (seperti: persaingan usaha, sengketa konsumen, perselisihan hubungan industrial).
  • 🗺️ Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
📝 Mekanisme Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Gugatan dapat ditulis sendiri oleh penggugat atau dengan cara yang lebih praktis, yaitu:

Mengisi Blanko Gugatan Sederhana

Blanko telah disediakan di Kepaniteraan dan cukup diisi dengan: (1) Identitas Penggugat dan Tergugat, (2) Penjelasan ringkas duduk perkara, dan (3) Tuntutan Penggugat.

💵 Biaya Perkara
  • Besaran panjar ditetapkan oleh Ketua Pengadilan setempat.
  • Panjar biaya dibayar oleh Penggugat saat pendaftaran.
  • Biaya akhir akan dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai amar putusan.
  • Bagi Penggugat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (Prodeo).

PROSEDUR GUGATAN SEDERHANA

Penyelesaian Perkara Perdata Cepat (Maksimal Rp 500.000.000,-)

Gugatan Sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang jauh lebih sederhana dan cepat dibandingkan gugatan biasa.

Dasar Hukum: PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
✅ Kriteria Gugatan Sederhana
  • 🧑‍⚖️ Masing-masing satu penggugat dan tergugat (orang/badan hukum). Boleh lebih dari satu jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
  • 📍 Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum (yurisdiksi) yang sama.
  • ⚖️ Jenis perkara berupa Ingkar Janji (Wanprestasi) ataupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
  • 💰 Nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000,-.
❌ Perkara yang Dikecualikan

Perkara berikut TIDAK BISA diajukan melalui prosedur gugatan sederhana:

  • 🏛️ Sengketa yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus (seperti: persaingan usaha, sengketa konsumen, perselisihan hubungan industrial).
  • 🗺️ Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
📝 Mekanisme Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Gugatan dapat ditulis sendiri oleh penggugat atau dengan cara yang lebih praktis, yaitu:

Mengisi Blanko Gugatan Sederhana

Blanko telah disediakan di Kepaniteraan dan cukup diisi dengan: (1) Identitas Penggugat dan Tergugat, (2) Penjelasan ringkas duduk perkara, dan (3) Tuntutan Penggugat.

💵 Biaya Perkara
  • Besaran panjar ditetapkan oleh Ketua Pengadilan setempat.
  • Panjar biaya dibayar oleh Penggugat saat pendaftaran.
  • Biaya akhir akan dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai amar putusan.
  • Bagi Penggugat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (Prodeo).
-->

Page 3 of 5